Bank Indonesia Catat Tingkat Inflasi Bali Nusra pada Februari 2024 Berada di Atas Nasional

STAR-NEWS.ID Economy – Tingkat inflasi Bali Nusra (NTB-NTT) masih berada di atas nasional. Data BPS Provinsi Bali Februari 2024, inflasi di pulau Dewata tercatat 0,61% (mtm). Angka tersebut lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 0,37% (mtm).

Bank Indonesia memperkirakan sejumlah faktor pemicu masih akan terjadi hingga bulan April, dengan adanya hari besar keagamaan nasional.

Selain itu, faktor naiknya harga kebutuhan juga dipicu oleh penurunan produksi komoditas pangan sesuai dengan pola musiman, sehingga kurang mencukupi saat terjadi kenaikan permintaan.

Kenaikan harga komoditas pangan hampir merata terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh faktor cuaca, kekeringan, serta kenaikan biaya input pertanian seperti pupuk dan bibit.

“Target inflasi 2024 adalah 2,5±1%, sehingga Bali Nusra harus memiliki langkah yang tepat untuk memitigasi potensi risiko inflasi di tahun 2024,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Sabtu, 16 Maret 2024.

Lonjakan kenaikan harga di Bali Nusra itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Wilayah Bali dan Nusa Tenggara oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tiga Provinsi Bali, Jumat (15/3/2024).

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, GA. Diah Utari menyampaikan, volatilitas inflasi bulanan di Bali Nusra semakin rendah. Namun, tekanan inflasi pada Februari cukup tinggi. Terutama, untuk inflasi tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang masih di atas 5%.

Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sinergi program pengendalian inflasi untuk mendukung tercapainya sasaran inflasi tahunan bahan makanan di bawah 5%.

Menurutnya, aspek keterjangkauan harga dapat dicapai melalui pengaktifan gerai inflasi, intensifikasi operasi pasar, bazar pangan murah, serta alokasi anggaran pemerintah daerah untuk Cadangan Beras Pangan (CBP).

“Poin pentingnya yakni, upaya pengendalian inflasi melalui 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi rantai pasok, dan komunikasi yang efektif,” kata Utari.

Sementara, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyebut, panen padi berpotensi lebih luas dan mampu mencukupi kebutuhan di Bali. Provinsi Bali juga telah memiliki Paiketan Perumda Pangan Bali yang berperan aktif dalam pengendalian inflasi di Bali.

Dewa Made Indra mendorong agar setiap kabupaten/kota memiliki Perumda Pangan yang dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

“Pengendalian inflasi merupakan tugas bersama, sehingga perlu adanya kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan,” jelas Dewa Indra.

Follow and share Google News