STAR-NEWS.ID Naional – Perubahan iklim global bukan lagi hanya sebagai ancaman, akan tetapi telah berdampak pada lingkungan. Cuaca ekstrim, banjir, longsor, hingga abrasi terus terjadi di berbagai kabupaten/kota di Pulau Bali dalam lima tahun terakhir.
Communications Specialist Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Aisyah Madeleine mejelaskan, berdasarkan data BPBD tahun 2023, di KabupatenTabanan, Gianyar, Jembrana dan Klungkung terjadi Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS), longsor lokal, dan gangguan sistem irigasi akibat pergeseran pola hijau yang meningkatkan risiko luapan sungai.
Pada 2025 dia Bangli dan Karangasem terjadi longsor dan ketidakstabilan sumber air akibat wilayah hulu yang sangat sensitif terhadap hujan ekstrem, sementara perubahan musim mempengaruhi ketersediaan air bagi wilayah hilir.
Di daerah kering dan pesisir seperti Bukekeng, Karangasem Utara, dan pesisir Klungkung terjadi kekeringan musiman, abrasi, dan kenaikan muka air laut. Wilayah utara rentan terhadap kemarau panjang, sementara pesisir menghadapi erosi dan ancaman meningkatnya permukaan air laut
Sementara itu, berdasarkan data BMKG pada 2025, di daerah urban da padat pariwisata seperti Denpasar dan Badung terjadi banjir perkotaan, banjir bandang dan banjir pesisir (rob) akibat curah hujan ekstrim dan alih fungsi lahan yang mengurangi daya resap.
Provinsi Bali berpotensi menjadi salah satu daerah yang paling rawan terhadap dampak perubahan iklim, terutama area pesisir dan daerah yang padat penduduk.
Proyeksi kerawanan genangan pesisir permanen pada tahun 2045 pada skenario emisi tinggi (tanpa aksi mitigasi perubahan Iklim) menunjukkan tingkat kerawanan tinggi secara merata di Provinsi Bali, bahkan pada area yang memiliki pelindung alami.
Skenario emisi tinggi juga menunjukkan potensi banjir >2 meter terjadi simultan mulai dari Gilimanuk hingga Sanur berpotensi membahayakan daerah padat penduduk.
Untuk mencegah dampak bahaya iklim semakin meningkat, kata Aisyah, Pemprov Bali perlu merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan rendah karbon dan menurunkan emisi di wilayah provinsi.
Akan tetapi, menurut Aisyah, penanganan perubahan iklim di Bali masih fokus pada pendekatan teknologi seperti, pemasangan panel surya atau pengolahan sampah organik cepat. Sementara, isu iklim yang menyangkut aspek sosial mendasar seperti gaya hidup masyarakat dan sosialisasi lintas sektor kerap dikesampingkan.
“Aksi iklim itu tidak cuma teknologi.Jadi tidak cuma solar panelnya, tidak cuma energi terbarukannya, tidak cuma misal kita bisa mengolah sampah organik pencacah bisa selesai dalam setengah detik terus hilang semua sampahnya, sebenarnya kita fokusnya tidak cuma di situ. Tapi seharusnya aksi iklim itu juga menjawab bagaimana orang hidup, bekerja, dan bersosialisasi. Itu yang sebenarnya ingin kita dorong,” jelas Aisyah dalam FGD Jurnalisme untuk Kelestarian Lingkungan yang digelar di Denpasar, Jumat, 11 September 2026.
Aisyah mengatakan, gaya hidup masyarakat Bali cenderung individualis, salah satunya akibat penggunaan kendaraan pribadi.
Masyarakat perlu bertransisi menuju budaya yang lebih kolaboratif dan sosial. Penggunaan moda transportasi publik berbasis listrik, misalnya, dipandang tidak hanya mampu menekan emisi, tetapi juga menghidupkan kembali ruang interaksi sosial warga.
“Di Bali kalau lagi macet, lagi naik motor, kita kan jadi cukup individualis gitu ya jatuhnya karena semua orang bawa motor sendiri. Tapi kalau misalkan nanti ada pergerakan transportasi listrik, ya berarti harus lebih banyak ngobrol, harus lebih banyak ketemu orang-orang. Jadi lebih ada interaksi sama satu sama lain gitu,” ujarnya.
Untuk itu, Koalisi Bali Emisi Nol Bersih mendorong semua pihak termasuk masyarakat umum untuk lebih menyadari dan tanggap dalam melakukan pencegahan terhadap dampak krisis iklim secara global.
“Urgensinya sudah sangat tinggi. Kita tidak punya ruang lagi untuk tidak melakukan apa-apa. Kita harus mendorong cara-cara baru yang tidak destruktif dan tidak business as usual meski butuh investasi, proses yang rumit, serta eksperimentasi,” tegas Aisyah.
