STAR-NEWS.ID Ekonomi – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,91% (yoy), terkendali dalam sasaran inflasi 2,5±1% dan sedikit di bawah nasional (2,92%; yoy).
Adapun kontributor utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,53%, sehingga menjadi fokus utama pengendalian inflasi ke depan.
Provinsi Bali berhasil mencatatkan pengendalian inflasi yang relatif baik dan menempati peringkat ke-18 nasional pada tahun 2025.
Capaian ini mencerminkan efektivitas sinergi TPID antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, Perumda serta Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga ditengah dinamika ekonomi yang terjadi di Provinsi Bali.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menyampaikan, tantangan inflasi pada tahun 2025, yaitu faktor cuaca, meningkatnya volatilitas harga komoditas pangan, serta tingginya inflasi pangan di sejumlah wilayah, seperti Sumatera dan Jawa.
“Tekanan harga tersebut turut memengaruhi dinamika harga komoditas hortikultura di Bali,” kata Erwin pada Senin, 26 Januari 2026.
Memasuki tahun 2026, tantangan akan semakin kompleks. Beberapa faktor utama perlu menjadi perhatian antara lain penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan ternak sapi, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada Februari-Maret yang berpotensi meningkatkan tekanan permintaan dan harga komoditas pangan.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Butet Linda H. Panjaitan menyoroti adanya peningkatan volatilitas inflasi di sejumlah wilayah sentra produksi, seperti Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan volatilitas dari 0,54% pada 2024 menjadi 0,82%, dengan pola serupa di Badung dan Singaraja.
“Volatilitas yang tinggi berpotensi meningkatkan ketidakpastian (uncertainty) dan perlu dimitigasi secara sistematis,” kata Butet.
Untuk memitigasi ketidakpastian tersebut, strategi end-to-end dari hulu ke hilir terus diperkuat melalui peran Perumda di sisi hulu untuk mendukung produktivitas dan sebagai offtaker untuk menjaga kesinambungan pasokan, termasuk kerjasama dengan KDKMP dan supply pasokan ke SPPG dari sisi hilir.
Selain itu, program pengendalian inflasi pangan diharapkan dapat menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat implementasi pengendalian inflasi berbasis aksi nyata di lapangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan sinergi lintas instansi dalam TPID diharapkan semakin solid dan terus diperkuat, terutama dalam dalam rangka mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang rangkaian HBKN Imlek, Nyepi, dan Ramadhan-IdulFitri pada Triwulan I 2026.
“Disamping itu, penguatan peran Perumda sebagai offtaker perlu dioptimalkan melalui perluasan kerja sama dengan desa dan dukungan pembiayaan perbankan untuk memberikan kepastian pasar bagi petani,” jelas Dewa Indra.
Menurutnya, upaya stabilisasi juga perlu dilakukan lebih intensif melalui dukungan sarana prasarana pascapanen, penguatan kerja sama antarwilayah untuk memenuhi kebutuhan program strategis, pengawasan distribusi yang berkelanjutan oleh Satgas Pangan.
Masing-masing Kab/Kota IHK di Bali sepakat untuk dapat memperkuat ketersediaan pasokan melalui perbaikan masa tanam, perluasan KAD, serta pelaksanaan operasi pasar yang terkoordinasi dan terjadwal.
