STAR-NEWS.ID Ekonomi – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani mengungkapkan, perekonomian Bali pada Triwulan II-2026 tumbuh sebesar 5,78% (yoy), melampaui rata-rata nasional.
Inflasi Bali pada bulan Agustus 2026 yang sebesar 3,45% (yoy) masih terjaga dalam kisaran target, berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi Bali.
Meskipun kedepanya, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Bali tetap tumbuh kuat pada kisaran 5,4%–5,9%, akan tetapi kata Achris ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata dan konsentrasi investasi di Bali Selatan perlu diwaspadai.
“Dua tantangan fundamental yaitu ketergantungan sektoral yang masih terkonsentrasi pada sektor tersier atau pariwisata, sehingga rentan terhadap gejolak eksternal, dan konsentrasi investasi dan aktivitas ekonomi yang masih didominasi wilayah Bali Selatan (Sarbagia),” kata Achris dalam forum dialog strategis Balinomics di Padma Resort Legian Bali, Rabu, 9 September 2026.
Balinomic mengusung tema ‘Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali’.
Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., mengatakan, transformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19 menuntut keterhubungan 6 sektor unggulan yakni, pertanian dalam arti luas, kelautan/perikanan, industri manufaktur, IKM/UMKM/koperasi, ekonomi kreatif dan digital serta pariwisata.
“Yang dibangun bukan sekedar diversifikasi sektor, tetapi keterhubungan antar sektorm,” tegas Prof. Damriyasa.
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menyoroti dinamika global seperti ketegangan geopolitik Timur Tengah yang menekan harga minyak atau avtur dan melemahkan mobilitas penerbangan internasional.
“Pertumbuhan Bali pada triwulan kedua banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah dan proyek konstruksi, sementara sektor transportasi pergudangan sempat terkontraksi,” kata Josua.
Untuk menjawab bottleneck belanja dan investasi, Josua merekomendasikan 8 Quick Wins, di antaranya, front-loading belanja modal APBD dan DAK fisik dan
optimalisasi Silpa, perluasan paket mitigasi El Niño di sektor pertanian, operasi pasar dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), diplomasi kapasitas rute penerbangan alternatif, perluasan penyaluran KUR sektor primer minimal 30%,
Selain itu, penyiapan pipeline 10 proyek investasi di luar Bali Selatan, peningkatan kepatuhan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), dan penguatan peran LPD dan Desa Adat sebagai ujung tombak distribusi MBG, KDMP dan KUR.
Ia juga mengingatkan pentingnya menekan economic leakage yakni, kebocoran nilai tambah keluar daerah.
Ketua BPD PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace mengatakan, menjelang 100 tahun pariwisata Bali, perubahan paradigma dalam pembangunan pariwisata harus ditekankan.
“Pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata,” ujar Cok Ace.
Cok Ace menekankan, transformasi harus berjalan serentak pada tiga pilar yakni, pemerintah mengatur kebijakan terkoordinasi dan tata ruang berakar budaya, pelaku usaha fokus pada value bukan sekadar volume dan masyarakat atau desa adat sebagai subjek aktif pembangunan.
Ia menggarisbawahi perlunya menata daya dukung lingkungan atau carrying capacity mengatasi masalah sampah terpadu seperti proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik / PSEL serta mendorong rantai pasok lokal agar kebutuhan hotel dan restoran menyerap hasil pertanian dan produk UMKM Bali.
Cok Ace menekankan transformasi harus berjalan serentak pada tiga pilar: pemerintah kebijakan terkoordinasi dan tata ruang berakar budaya, pelaku usaha fokus pada value bukan sekadar volume dan masyarakat/desa adat sebagai subjek aktif pembangunan.
