STAR-NEWS.ID Nasional – Selain fasilitas pejalan kaki yang kurang serta belum adanya layanan transportasi umum yang memadahi, kemacetan dan ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi dinilai memperparah proses mobilitas di Bali Selatan.
Hal itu diungkakan oleh Transport Decarbonisation Project Lead WRI Indonesia Haiqal Rizaldi dalam Workshop Pekan Iklim di Denpasar, Selasa, 6 Oktober 2026 malam.
Haiqal Rizaldi menjelaskan, berdasarkan data World Resources Institute (WRI) Indonesia menunjukkan jumlah kendaraan di Pulau Dewata pada 2024 telah mencapai sekitar 5,8 juta unit. Dari jumlah tersebut, 62% merupak kendaraan toda dua atau motor, sedangkan 33% adalah mobil.
Angka itu lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk Bali yang berada di kisaran 4,6 juta jiwa. Jumlah kendaraan juga disebut tumbuh sekitar 5% atau meningkat sekitar 250.000 kendaraan setiap tahun.
“Yang digarisbawahi adalah layanan transportasi publiknya atau orang yang menggunakan layanan transportasi publik itu hanya 1%. Bahkan yang berjalan kaki atau yang menggunakan sepeda itu juga hanya 1%, atau bisa kita sebut dengan non-motorized transport,” kata Haiqal.
Sektor Transportasi Penyumbang Emisi Terbesar di Bali
Haiqal menilai, sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di Bali. Pada 2024, kontribusinya mencapai sekitar 41% dari emisi provinsi.
“Sistem angkutan umum perkotaan di kawasan Sarbagita itu masih hanya melayani 10% dari total area di Sarbagita. Ini sudah terhitung Trans Sarbagita, Trans Sarbagita dan Shuttle Intaran, yang terbaru,” kata Haiqal.
Layanan Trans Metro Dewata bahkan sempat berhenti beroperasi pada akhir Desember 2024 akibat transisi pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah.
Kebutuhan pendanaan TMD di tahun 2027 sekitar Rp59 miliar, atau sekitar 0,9% dari APBD.
“Dan Provinsi Bali itu hanya menyumbang 0,27% alias 30% dari 0,9% yang sangat minim padahal, sangat kecil gitu, pendanaan untuk transportasi publik ini belum maksimal di Provinsi Bali,” ujarnya.
Di sisi lain, untuk mengatasi kemacetan, pemerintah justru membuat jalan baru seperti Canggu shortcut yang juga dinilai belum menyelesaikan masalah kemacetan secara maksimal.
Menurutnya, solusi untuk mengatasi kemacetan tidak hanya dengan membuat jalan baru, tetapi bisa juga dengan keberpihakan anggaran untuk transportasi publik.
“Bali bisa mengurangi macet bukan dengan hanya menambah jalan baru atau memperlebar jalanan, tapi dengan memberi pilihan yang lebih baik seperti angkutan umum yang memadai dan ruang yang lebih berorientasi pada manusia,” ucapnya.
Sanur, Percontohan Pengembangan Kawasan Rendab Emisi
WRI Indonesia memperkenalkan dekarbonisasi transportasi melalui implementasi Kawasan Rendah Emisi, penguatan transportasi publik, serta pelibatan pelaku usaha dan komunitas melalui program Bali Low Emission Zone Initiative (BLEZI).
Kawasan rendah emisi merupakan intervensi kawasan berbasis transportasi dan tata ruang yang berorientasi pada manusia. Dari sejumlah lokasi yang diidentifikasi, WRI melirik enam kawasan yang dinilai potensial untuk pengembangan kawasan rendah emisi, yakni Pusat Kota Denpasar, Ubud, Sanur, Kuta, Nusa Dua dan Nusa Penida.
“6 lokasi ini, kemarin memang sudah dari hasil kami sejak tahun 2023, kita lakukan identifikasi, berdasarkan kriteria dari peraturan, transportasi publik, kepadatan penduduk, kualitas udara, lalu lintas, sampai ke point of interest begitu,” jelas Haiqal.
Pendekatannya dilakukan secara bertahap melalui konsep sandboxing dengan menguji lokasi untuk melihat efektivitasnya sebelum penerapan BLEZI lebih luas.
Sanur menjadi salah satu kawasan yang telah lebih dahulu bergerak. Pemerintah Kota Denpasar disebut telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2025 mengenai kawasan rendah emisi Sanur.
“Sanur sekarang kawasan untuk berjalan kakinya lebih lebar pedestriannya. Sudah lebih inklusif, tidak terlalu tinggi gitu ya, cukup rendah, orang nyaman berjalan di sana, penerangannya cukup, penghijauannya juga cukup,” ujarnya.
Selain itu, tata ruang untuk mobil yang dipersempit, menjadikan mobilisasi kendaraan di daerah sanur menjadi jalannya lebih pelan dan mengurangi kemacetan.
“Sudah enggak kayak dulu macet gitu, jalannya cepat-cepat, terus jadi kerasa panas. Terus parkirnya nih kan juga yang di
Salah satu contoh perubahan tata ruang di Sanur, yang dilakukan melalui tactical placemaking terlihat di kawasan Segara Agung. Salah satu ruang yang sebelumnya digunakan sebagai tempat parkir ditata kembali agar dapat menjadi ruang berkegiatan, berjualan, dan titik temu masyarakat.
Selain berjalan kaki, penggunaan Shuttle Intaran mempermudah masyarakat untuk terhubung ke titik-titik parkir maupun ke daerah yang akan dituju.
Pendekatan Dekarbonisasi Transportasi Melalui Rejuvenate Sanur
Rejuvenate Sanur menjadi suatu platform yang bisa melibatkan para pelaku usaha, dalam pendekatan dekarbonisasi transportasi yang dilakukan oleh WRI.
“Jadi dia mulai bisa tahu nih, sustainability nya seperti apa, sustainable business nya seperti apa. Lalu emission reduction nya nanti seperti apa,” ujarnya.
Selain itu WRI juga membuat Forum Bali Bicara, sebuah forum diskusi publik yang dirancang untuk bisa meningkatkan pemahaman, memperluas jangkauan informasi, dan memperkuat partisipasi menuju Bali Rendah Emisi.
