STAR-NEWS.ID Nasional – Gubernur Bali Wayan Koster memutuskan Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan.
Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027 pada sektor Hotel Bintang sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp4.644.907 per bulan.
Kenaikan UMP Bali tertuang dalam Keputusan Bubernur Bali Nomor 995/03-m/hk/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali tahun 2027.
Untuk itu, Gubernur Koster menginstruksikan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali, serta Pelaku Usaha agar dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Bali tentang UMP sebesar Rp4.559.287.
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.
“UMP tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 meningkat drastis atau progresif sebesar Rp1.351.828 per bulan atau sekitar 42,15% dibandingkan dengan UMP tahun 2026 sebesar Rp3.207.459,” kata Gubernur Koster, Jumat , 20 November 2026.
Perbandingan antara UMP tahun 2027 sebesar dengan KHL tahun 2027 sebesar Rp.5.604.481 adalah sebesar 81,35%, sudah masuk kategori memenuhi Kebutuhan Hidup Layak, yang meningkat dari perbandingan tahun 2026 sebesar 61,54% atau Rp3.207.459.
Dengan UMP sebesar Rp4.559.287 maka para pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Niskala-Sakala.
“Untuk itu diharapkan para pegawai dan para pekerja akan semakin bersemangat dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas,” ujarnya.
Kenaikan UMP Mendapat Apresiasi dari Kalangan Pekerja
Di sisi lain, kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan UMP Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan mendapat apresiasi dari kalangan pekerja.
Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana menilai, keputusan Gubernur Koster merupakan langkah positif dalam upaya memperbaiki kondisi pengupahan di Bali.
“Kebijakan tersebut dapat menjadi pijakan awal untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja setelah hampir satu dekade menghadapi persoalan tingkat upah yang dinilai masih rendah,” kata Rai Budi Darsana.
Meski menyambut positif kebijakan tersebut, FSPM Regional Bali mengakui bahwa besaran UMP Tahun 2027 masih berada di bawah estimasi kebutuhan hidup layak (KHL).
Berdasarkan perhitungan yang menjadi acuan organisasi tersebut, KHL Bali pada 2026 berada pada kisaran Rp5,6 juta per bulan.
Kendati demikian, FSPM memandang penetapan upah minimum kali ini sebagai langkah awal yang dapat diterima untuk mendorong perbaikan kesejahteraan pekerja secara bertahap.
FSPM Regional Bali juga berharap kalangan pengusaha dapat menerima dan melaksanakan kebijakan pengupahan tersebut dengan baik.
Rai Budi Darsana menekankan, pekerja memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha dan proses produksi.
“Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan pekerja diharapkan dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan dunia usaha,” ujarnya.
Apresiasi dan harapan yang disampaikan FSPM Regional Bali menjadi bagian dari respons kalangan pekerja terhadap kebijakan pengupahan Tahun 2027.
Penetapan UMP dan UMSP Bali tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mendorong hubungan industrial yang harmonis, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha di Bali.







