STAR-NEWS.ID Nasional – Kota Denpasar mengalami krisis ruang terbuka publik dan tantangan spasial yang berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Transport and Urban Design Specialist WRI Indonesia Dini Amatullah saat diskusi publik di Denpasar, Selasa, 13 Oktober 2026.
Dini menyebut, berdasarkan data BPS, alih fungsi lahan menjadi masalah terbesar yang dihadapi oleh Pulau Bali saat ini.
“Banyak yang menyebutkan bahwa alih fungsi lahan gitu. Jadi 10% lahan sawah berkurang dalam dua dekade atau 20 tahun yang setara sebanyak 500 hektar per tahun. Itu teman-teman bisa bayangin 500 hektar itu sebesar apa,” kata Dini.
Sementara itu, Kota Denpasar mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebanyak 328% atau 924 hektar.
Dari total lahan di Kota Denpasar, sebanyak 27% dialokasikan sebagai jaringan jalan. Hal ini menjadikan jalanan sebagai jaringan ruang terbuka publik terbesar di Denpasar.
Namun, besarnya porsi jalan tersebut belum sepenuhnya berpihak pada keselamatan dan kenyamanan publik, melainkan didominasi oleh kendaraan bermotor.
“9 dari 10 orang di Bali itu kalau bermobilitas menggunakan kendaraan pribadi baik itu motor, mobil dan sebagainya. Memang terbukti bahwa kita kalau jalan kalah dengan kendaraan-kendaraan bermotor. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada kendaraan bermotor yang tinggi diakibatkan pola ruang yang menyebar,” jelasnya.
Hanya 33 Persen dari 2.400 Ruas Jalan Memiliki Trotoar
Riset mengenai indeks kemampuan berjalan kaki (walkability index) yang diriset oleh WALHI Indonesia menunjukkan, dari sekitar 2.400 ruas jalan yang disurvei, hanya 33% atau sekitar 733 ruas jalan yang dilengkapi dengan fasilitas trotoar.
“Sedangkan kalau kita mapping populasinya nih, tiga dari empat jaringan jalan itu melayani lingkungan dengan populasi anak yang tinggi, lansia dan disabilitas,” kata Dini.
Dikatakan Dini, meskipun beberapa ruas jalan memiliki trotoar, namun tidak menjamin kenyamanan bagi pejalan kaki.
Menurutnya dari 33% itu hanya 10% trotoar yang dikategorikan bebas hambatan. Jadi sisanya 32% tuh ada ruang parkir, 27% tuh dipakai untuk komersial, ada 5% untuk PKL, 18% untuk vegetasi atau pepohonan tua.
Sementara itu, dari 10% trotoar yang dikategorikan bebas hambatan, tinggi trotoarnya rata-rata masih di atas 10 cm, permukaan tidak rata, belum ada rambu-rambu.
“Juga masih banyak yang belum dilengkapi oleh amenitas-amenitas pendukung seperti lampu penerangan, kemudian tempat duduk atau kursi untuk lansia dan anak-anak yang membutuhkan setiap beberapa ratus meter untuk beristirahat seperti itu,” ujarnya.
Dorong Reaktivasi Jalan dan Ruang Publik
Untuk mengatasi krisis ruang publik dan meningkatkan keselamatan jalan, para pegiat lingkungan dan komunitas mendorong penerapan Tactical Urbanism atau rekayasa ruang taktis.
Penerapan Tactical Urbanism antara lain, Bikebus atau Bike to Work yakni, gerakan bersepeda ke bersama menuju tempat kerja atau sekolah bagi siswa yang didampingi oleh orang tua untuk menciptakan rute aman sekolah.
Selain itu juga ada parkingday atau parklets yang merupakan transformasi sementara area parkir kendaraan menjadi ruang publik kreatif, area bermain anak, tempat duduk, ruang membaca hingga tempat berdagang bagi UMKM.
Pantai Segara Sanur jadi Percontohan Penerapan Rekayasa Ruang
Transport Decarbonisation Project Lead WRI Indonesia Haiqal Rizaldi mengungkapkan, kawasan Pantai Segara Sanur menjadi percontohan penerapan Tactical Urbanism atau rekayasa ruang taktis.
Ruang pejalan kaki yang sebelumnya dijadikan tempat parkir kendaraan oleh pengunjung di reaktivasi menjadi ruang publik yang inklusif untuk seluruh masyarakat maupun wisatawan.
“Kita mengajak teman-teman, anak-anak, pemuda, mengajak orang tua juga untuk sama-sama kita membuat ruangan ini jadi lebih nyaman untuk nanti digunakan secara umum.
Kita ada melukis dulu, karena kalau dengan melukis ini kan setidaknya seperti mural gitu, seperti mengklaim areanya, bahwa di area ini jangan kembali lagi jadi tempat parkir,” kata Haiqal.
Selain mengembalikan hak pejalan kaki, ruang yang inklusif ini diharapkan juga bisa membuka peluang ekonomi baru.
“Kalau Sabtu Minggu ada yang jualan di sini, UMKM-nya jauh lebih ramai. Tidak hanya soal pendapatan dari parkir saja. Kita ingin memberikan contoh bahwa ruang yang dibuka secara inklusif bisa memberikan kesempatan buat UMKM untuk berkegiatan,” ujarnya.
Haiqal berharap, rekayasa ruang di Pantai Segara bisa ditiru di titik-titik lain di Sanur. Terlebih, Sanur telah ditetapkan sebagai Kawasan Rendah Emisi.
Ke depan, pengunjung diharapkan tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi, akan tetapi bisa memanfaatkan transportasi publik yang sudah tersedia, seperti shuttle dan Trans Metro Dewata (TMB).
