STAR-NEWS.ID Politik – Distribusi anggaran pendidikan di Bali masih minim. Dengan proyeksi anggaran pendidikan yang estimasinya mencapai lebih dari Rp 3000 trilyun di 2024, Bali seharusnya juga mendapatkan jatah yang cukup.
Hal itu dikatakan oleh Rektor ITB STIKOM Bali Dadang Hermawan saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-22 Partai Demokrat di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Bali pada Sabtu, 9 September 2023.
Menurut Dadang Hermawan (DH), yang saat ini maju sebagai caleg untuk DPR RI dari Partai Demokrat, untuk pemerataan beasiswa untuk pendidikan tinggi, perlu ada yang memperjuangkan kebutuhan anggaran pendidikan itu.
“Saya rasa iya, masih kurang. Seperti kita tahu, dukungan pemerintah masih sangat kecil untuk pendidikan, terutama untuk memperluas akses masyarakat ke perguruan tinggi,” jelasnya.
DH mencontohkan, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah bagi lulusan SMA, jumlah yang terdistribusi ke masyarakat juga masih sangat minim. Ia menyebut, di lembaga pendidikan yang dipimpinnya, ITB STIKOM Bali, pihaknya hanya mengelola sebanyak-banyaknya 40 KIP per tahun.
Akibatnya, para mahasiswa berprestasi harus menunggu antrian untuk mendapatkan KIP. Hal itu, berbanding terbalik dengan jumlah KIP yang dikelola sebagai hibah bantuan sosial.
“Saya kira kalau ada yang mewakili di legislatif dari Bali, itu akan lebih bagus untuk memperjuangkan. Setidaknya masyarakat Bali akan mendapatkan peluang lebih besar untuk mengakses beasiswa KIP kuliah,” ujarnya.
Selain itu, DH juga menyoroti peran pemerintah daerah yang dinilai menciptakan sekat dalam pengelolaan bidang pendidikan. Seperti diketahui, pengelolaan pendidikan dasar dan menengah pertama, kewenangannya ada di Kabupaten/Kota. Untuk tingkat SMA/SMK ada di Provinsi. Sedangkan pendidikan tinggi di kementerian.
“Itu seperti terkotak-kotak. Pendidikan tinggi diurus oleh pusat. Padahal mereka juga tinggal di daerah, sebenarnya mereka itu rakyatnya siapa, kan rakyat kita juga, masyarakatnya Pak Gubernur, masyarakat Pak Bupati. Mestinya tidak begitu juga,” ujarnya.
Sebagai akademisi dan tokoh pendidikan di Bali, DH melihat kebutuhan masyarakat untuk bidang pendidikan harus diperjuangkan secara maksimal. Untuk mencapai tujuan pemerataan pendidikan secara nasional harus dilalui dengan kendaraan politik.
“Selama ini kan katanya politik itu banyak ketidakpastian dan kemunafikan, banyak kebohongan, banyak tidak baiknya. Tapi selama ini yang saya tangkap setelah masuk, ya sama aja begitu, dimana mana ada kayak gitu, baik atau tidak baik, jadi tergantung personnya,” kata DH yang mentargetkan menembus Senayan untuk Komisi X DPR RI.
