STAR-NEWS.ID Nasional – Ratusan pekerja kapal wisata dan kapal pelayaran rakyat yang ada di Pulau Bali mengikuti pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi Mualim Pelayaran Rakyat (MPR) dan Juru Motor Pelayaran Rakyat (JMPR) yang digelar oleh Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa di Denpasar, Selasa, 3 Agustus 2026.
Pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta program peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubunga Laut Kementerian Perhubungan Samsuddin mengatakan, menjadi seorang mualim atau juru mudi kapal laut tidak cukup hanya belajar secara otodidak.
Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi pelayaran, pelaut dituntut untuk memahami teknik keselamatan dan keamanan pelayaran, juga terhadap perlindungan lingkungan maritim.
“Dan ini tidak bisa kita tawar. Jadi ada tugas tanggung jawab kita yang bekerja di atas kapal ini, bukan hanya bagaimana mampu membawa kapalnya dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau dari satu pelabuhan ke tujuan wisata, tetapi kita juga dituntut memastikan bahwa penumpangnya selamat,” jelas Samsuddin di Denpasar, Selasa, 3 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, kondisi perairan laut Bali memiliki gelombangnya tinggi dan arus kuat. Untuk itu, pelaku atau operator kapal dituntut untuk memahami kecakapan kepelautan, kebaharian, bernavigasi yang baik serta kelaiklautan kapal.
Samsuddin menegaskan, keselamatan pelayaran harus diutamakan. Ia mengimbau, jika kondisi perairan tidak memungkinkan, gelombang di atas 1,5 meter, operator kapal diminta untuk mematuhi larangan dan pemberitahuan BMKG maupun KSOP untuk tidak berlayar.
“Karena peringatan itu menandakan bahwa kapal yang mereka gunakan tidak cocok untuk kondisi saat itu. Maksudnya, harus tunduk sebenarnya, harus patuh. Karena kapan mereka ngotot, nah itulah biasa terjadi timbul kecelakaan,” ujarnya.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa Aprianus Hangki mengungkapkan, peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan MPR sebanyak 91 orang dan peserta JMPR sebanyak 30 orang. Kegiatan ini akan dilasanakan pada 3-7 Agustus 2026.
“Semua mereka adalah yang bekerja di atas kapal-kapal wisata dan kapal pelayaran rakyat yang ada di Pulau Bali,” kata Aprianus.
Aprianus menjeladkan, operator kapal akan mendapatkan materi pelatihan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran. Hukum kaitan dengan keselamatan pelayaran, navigasi dasar, permesinan kapal, pencegahan pencemaran laut, tugas dan tanggung jawab MPR dan JMPR, praktik serta evaluasi kompetensi.
“Pengajar materi akan disampaikan oleh instruktur dan narasumber dari instansi pemerintah, akademisi, dan praktisi pelayaran yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya,” jelasnya.
Aprianus berharap, seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan disiplin, aktif, dan penuh tanggung jawab sehingga tujuan pelatihan dapat tercapai dengan baik.
