Bali Digifest V 2026, BI Percepat Transformasi Keuangan dan Digitalisasi melalui Smart Province Bali

STAR-NEWS.ID Ekonomi – Pemprov Bali menggelar Bali Digifest V tahun 2026. Festival ini sebagai penguatan ekonomi kreatif dan digital berbasis budaya.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, Bali Digifest V 2026 juga sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan Pulau Dewata sebagai Digital Smart Island di Indonesia.

Bali Digifest V yang digelar di Prime Plaza Hotel, Sanur, pada 12-14 Novemver 2026 mengusung tema Strengthening Hali’s Digital Creative Ecosystem Through Collaboration and Innovation. Rangkaian kegiatan festival menjangkau 20 perguruan tinggi dan 35 SMA/SMK se-Bali, dengan jumlah peserta mencapai 6.215 orang.

Berbagai kegiatan digelar mulai dari konferensi, lokakarya, festival musik, film, animasi, gim, pameran hingga kompetisi kreatif digital. Pelaksanaan Bali Figifest juga mengangkat semangat Rahina Tumpek Landep, sebagai momentum untuk memuliakan ilmu pengetahuan, kreativitas dan teknologi.

Semangat tersebut menjadi pengingat, bahwa kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga nilai – nilai luhur budaya Bali.

Menteri PPN dan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyoroti besarnya peluang pengembangan ekonomi digital Indonesia.

Penetrasi internet nasional pada 2025 mencapai 80,66 persen atau sekitar 229,4 juta pengguna, sedangkan nilai transaksi perdagangan elektronik mencapai Rp487 triliun.

Rachmat Pambudy mengatakan, Bali memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi kreatif berkelas internasional. Hal tersebut antara lain didukung investasi ekonomi kreatif yang mencapai Rp9,9 triliun sepanjang 2025, dengan seni pertunjukan, fesyen, dan kriya sebagai subsektor unggulan.

“Bali juga menempati peringkat keenam secara nasional dalam Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2025,” jelas Rachmat Pambudy.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pengembangan ekonomi digital Bali diarahkan pada penguatan pariwisata cerdas atau < i >smart tourism, digitalisasi UMKM, industri konten digital, film, animasi, dan gim, serta pemanfaatan teknologi di sektor pertanian dan perikanan.

Penguatan ekosistem perusahaan rintisan dan layanan digital juga menjadi bagian penting dalam memperluas peluang ekonomi baru.

Melalui arah kebijakan Bali Smart Island, pengembangan ekonomi digital perlu ditopang peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, serta pemerataan akses teknologi hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas digital menjadi kunci dalam mempercepat transformasi tersebut,” ujarnya.

Peran Bank Indonesia dalam Mewujudkan Bali Smart Island

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan mengatakan, untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital di Pulau Bali, Bank Indonesia melakukan tiga strategi utama, yaitu digitalisasi pemerintah, digitalisasi dunia usaha dan digitalisasi layanan masyarakat.

Digitalisasi pemerintah di antaranya melalui dukungan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Kartu Kredit Indonesai (KKI) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Digitalisasi dunia usaha dilakukan melalui perluasan akseptasi QRIS, digitalisasi UMKM, serta penguatan ekosistem pariwisata
dan ekonomi kreatif, termasuk QRIS Cross Border.

“Yang telah kami lakukan di beberapa pasar rakyat adalah Pasar Rakyat Bali Go Digital,” kata Ronald dalam sesi talkshow Balidigifest x Baligivation bertajuk ‘Mewujudkan Smart Province Bali melalui Integrasi Data, Inovasi, dan Ekonomi Keuangan Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan’.

Bank Indondonesia juga memperluas penggunaan QRIS, termasuk penggunaan QRIS soundbox.

“Jadi QRIS yang ada notifikasi suaranya untuk tadi memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan adanya perkembangan QRIS,” imbuhnya.

Sementara itu, digitalisasi layanan masyarakat terutama dilakukan melalui Pusat Inovasi Digital (PIDI), kolaborasi penguatan infrastruktur digital serta penguatan literasi keuangan digital.

“Jadi kalau untuk Bali bagian selatan itu, kami melihat dari sisi perluasan akseptasi digitalnya sudah lebih bagus. Nah, kita perlu nanti perluasan juga untuk di daerah wilayah Bali sebelah utara, sehingga nanti semua daerah Bali menjadi lebih smart. Semua provinsi Bali tidak hanya di bagian selatan tapi juga di bagian utara,” ujarnya.

Melalui talkshow tersebut, para pemangku kepentingan menegaskan perwujudan Smart Province Bali membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam mengintegrasikan data, memperluas inovasi, serta memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital.

Follow and share Google News