PT BTID Buka Suara Soal Penutupan dan Larangan Nelayan Desa Serangan untuk Berlayar

STAR-NEWS.ID Nasional – PT. Bali Turtle Island Development (BTID) sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Kreatif Kura-Kura Bali buka suara soal maraknya isu penutupan lahan mata pencaharian dan larangan Nelayan Serangan untuk berlayar di Kawasan Kura-Kura Bali.

Head of Communication PT BTID Zakki Hakim mengungkapkan, BTID tidak menutup lahan mata pencaharian para nelayan, petani terumbu karang maupun petani rumput laut untuk warga Serangan Denpasar.

Para nelayan dan petani itu masih tetap bisa berlayar di kawasan Kura-Kura. Penutupan sementara dilakukan saat ada tamu kenegaraan seperti Presiden maupun tamu VIP lainnya. Penutupan dilakukan berdasarkan himbaun Paspampres atau protokol tamu.

“Tidak benar kalau ditutup. Meskipun ada investor datang, ada kunjungan selama ini tidak pernah ditutup. Yang waktu itu ditutup saat kunjungan presiden atau VIP dan tamu G20 saat itu. Itu pun ditutupnya hanya beberapa jam saja. Kita mengikuti arahan dari protokol atau Paspampres,” jelas Zakki saat dikonfirmasi oleh Star-News.id, pada Selasa, 28 Januari 2025 malam.

Ia menegaskan meskipun saat ini Kura-Kura Bali melakukan kontruksi di beberapa titik kawasan, akan tetapi BTID tidak menutup atau mematikan mata pencaharian nelayan tradisional maupun petani terumbu karang dan rumput laut dari Desa Serangan Denpasar.

Warga masyarakat Serangan yang berjumlah sekitar 4.080 orang itu hanya sekitar 400 orang yang berprofesi sebagai nelayan.

“Mereka tidak semuanya berprofesi sebagai nalayan maupun petani terumbu karang atau rumput laut. Selama ini kita berkomunikasi dengan desa adat dan banjar-banjar dan para nelayan itu terdata dengan baik. Siapa saja, kebutuhannya apa saja dan kapan saja mereka bisa masuk,” kata Zakki.

Pihak BTID juga memberikan jaket pengaman bagi nelayan yang berjumlah sekitar 400 orang itu untuk identifikasi.

Nelayan-nelayan maupun petani terumbu karang dan rumput laut itu bebas memasuki pantai melalui Kawasan Kura-Kura karena telah terdaftar dan termonitor di banjar dan desa adat.

Follow and share Google News